Jum’at tanggal 5 Juni 2009, 30 orang dilaporkan meninggal akibat kecelakaan tragis antara Kereta Rel Listrik ( KRL ) Ekonomi dengan KRL Depok Ekspress di dekat stasiun manggarai. Begitu mendengar pernyataan tersebut, saya langsung percaya saja karena pagi-pagi ketika berangkat ke kampus, ada bukti nyata yang meguatkan kabar tersebut. Saya melihat banyak antrian Kereta di Stasiun Pondok Cina dan Stasiun UI yang menandakan adanya permasalahan pada jaringan KRL yang biasanya  juga diakibatkan oleh kecelakaan. Namun Ketika malamnya saya ngecek di salah satu portal berita online, ternyata informasi temen saya itu salah besar. Jangankan 30 orang meninggal, korban luka-luka berat saja ndak ada, yang ada hanya 4 orang korban yang mengalami luka ringan. Parahnya lagi, informasi tersebut sudah saya sebarkan ke teman-teman lain yang sempat saya temui.

Akibat Informasi yang saya berikan itu, beragam tanggapan pun muncul. Ada yang mengutuk Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan karena ndak becus mengurus system perkeretaapian, ada yang menyalahkan system manajerial dan penjadwalan KRL, malah ada dari mereka yang menyalahkan penumpang KRL, mengapa para penumpang tersebut masih tetap mau saja naik KRL yang Kotor, bau, dan ndak pernah aman itu, akibatnya ya jadilah mereka Korban.

Dari kesalahan informasi dan tanggapan-tanggapan yang muncul itu, seolah-olah secara tidak langsung saya menjadi semacam pengadu domba, mengadu domba mahasiswa dengan Pemerintah. Namun, dalam kenyataan sekarang, apa yang saya perbuat itu banyak juga dilakukan oleh orang-orang “besar” dengan skala nasional, bukan sekedar skala kampus lagi. Yang diadu juga bukan mahasiswa dengan pemerintah, tetapi adu domba antar rakyat dengan Modus operandi yang sederhana, yaitu memberikan informasi yang salah sehingga menimbulkan berbagai macam ketegangan-ketegangan di tingkat grass root. Bahkan dari ketegangan-ketegangan yang terjadi itu ada yang sampai meningkat menjadi konflik berdarah antar saudara sebangsa dan setanah air.

Karena masalah ini saya jadi berfikir, dulu dengan adanya Pak Harmoko yang secara sentral memegang arus informasi dari Pusat ke Daerah karena perintah Jabatanya sebagai menteri Penerangan, tidak pernah ditemukan adanya salah persepsi dari masyarakat bawah yang dapat menimbulkan adanya pertentangan, walaupun ini masih debatable. Namun sekarang, dengan adanya kebebasan ngomong, kebebasan ngoceh, Kebebasan mengeluh, kebebasan komplain dan kebebasan-kebebasan lain, walaupun sebenarnya tetap ndak bebas, serta ditambah dengan tidak jelasnya alur informasi dari atas ke bawah karena adanya broker-broker informasi yang punya niat-niat busuk memecah belah sehingga menyebabkan adanya konfik-konflik nyata dalam kehidupan, mau ndak mau keberadaan Pak Harmoko kembali sangat diperlukan dan bahkan menurut saya keberadaanya sangat relevan dengan keadaan Indonesia sekarang ini.